Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Pada awal Republik, KNIP menjadi periode perwakilan yang dicatat dalam arsip resmi DPR (1945-1950); ini bukan DPR RI hasil pemilu dan tidak boleh disamakan dengan DPR modern.

Arsip resmi DPR mencatat DPR RIS sebagai periode kelembagaan tersendiri pada 1950, setelah perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat.

DPR Sementara berlangsung 1950-1956; arsip resmi kemudian memisahkan DPR hasil Pemilu 1 pada 1956-1959, menandai pergeseran menuju parlemen hasil pemilu.

Setelah Dekrit Presiden, arsip DPR mencatat periode DPR setelah Dekrit/MPRS (1959-1960) dan DPR Gotong Royong (1960-1971); perubahan ini adalah perubahan konstitusional-politik pada masa Presiden Soekarno.

Arsip resmi DPR mengelompokkan periode 1998-sekarang. UUD NRI 1945 hasil perubahan menegaskan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu (Pasal 19), DPR memegang kekuasaan membentuk UU (Pasal 20), dan memiliki fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan (Pasal 20A).

DPR RI periode 2024-2029 beranggotakan 580 orang dalam 8 fraksi, 84 dapil, dan 13 komisi menurut laman resmi DPR. Pemilu 2024 menghasilkan susunan ini; pada 2026 masa jabatan tersebut masih berjalan.