BPK mulai dibentuk pada 1 Januari 1947 berdasarkan Surat Penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946, berkedudukan sementara di Magelang; ketua pertamanya R. Soerasno.
Sumber ↗ ↗LEMBAGA NEGARA · HALAMAN RINCI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. UUD NRI 1945 Pasal 23E-23G mengatur fungsi, penyerahan hasil pemeriksaan, pemilihan anggota, serta kedudukan dan perwakilan BPK. UU 15/2006 menetapkan BPK beranggotakan sembilan orang, terdiri dari ketua, wakil ketua, dan tujuh anggota; masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali.
JEJAK PERUBAHAN · DARI REPUBLIK AWAL KE KINI
Bagaimana lembaga ini berkembang
Riwayat merangkum tonggak yang ditautkan ke sumber resmi; urutan ini bukan pernyataan bahwa setiap lembaga telah ada sejak 1945.
Konstitusi RIS melahirkan Dewan Pengawas Keuangan di Bogor sebagai alat perlengkapan negara RIS; ini adalah perubahan nama/kedudukan konstitusional dari badan pemeriksa pada masa RIS, bukan BPK RI dalam bentuk UUD 1945.
Sumber ↗ ↗Mulai 1 Oktober 1950 Dewan Pengawas Keuangan RIS digabung dengan BPK berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor.
Sumber ↗ ↗Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945; badan pemeriksa kembali disebut BPK berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945.
Sumber ↗ ↗UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK menggantikan rezim sebelumnya setelah TAP MPRS No. X/MPRS/1966 mengembalikan kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara.
Sumber ↗ ↗Perubahan Ketiga UUD 1945 (2001) membentuk Bab VIIIA tersendiri, Pasal 23E-23G, yang menegaskan BPK sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri, mengatur pemilihan anggota, serta perwakilan di setiap provinsi; TAP MPR VI/MPR/2002 menegaskan independensi dan profesionalitasnya.
Sumber ↗ ↗Keputusan Presiden No. 112/P Tahun 2024 meresmikan keanggotaan BPK periode 2024-2029; lima anggota mengucapkan sumpah pada 17 Oktober 2024. Pimpinan kemudian ditampilkan pada roster resmi BPK yang diperiksa 16 Oktober 2026.
Sumber ↗ ↗SUSUNAN DAN MANDAT
Peran dan komposisi
BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. UU 15/2006 menetapkan sembilan posisi: Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota, serta tujuh anggota; tersedia perwakilan di provinsi.
Nonpartisan; UU 15/2006 melarang anggota BPK menjadi anggota partai politik selama menjabat.
PEMANGKU JABATAN
Nama, posisi, partai/asal, dan gaji pokok
Angka per baris adalah gaji pokok bulanan yang dapat ditautkan ke dasar hukum; gaji yang belum dapat dipastikan diberi label, bukan ditebak.
Daftar pemangku jabatan (9 nama/entri)
9 entri awal dimuat dari 9.
Unduh seluruh roster (CSV)Halaman awal memuat 25 entri; tombol berikutnya meminta halaman roster berikutnya agar daftar panjang tidak diunduh sekaligus. Pencarian memuat seluruh roster hanya saat diminta. Di ponsel, geser tabel mendatar untuk membaca semua kolom.
| Nama | Posisi | Partai / keterangan | Gaji pokok per bulan |
|---|---|---|---|
| 1. Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.Profil ↗ ↗ | Ketua BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp5.040.000 / bulan |
| 2. Dr. Budi Prijono, CFrA., CGCAE., CSFA.Profil ↗ ↗ | Wakil Ketua BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.620.000 / bulan |
| 3. Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak, CSFA, CertDA, CGCAE, GRCE, CFrA, CIISA, ChFA, Ak, QIA.Profil ↗ ↗ | Anggota I BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.200.000 / bulan |
| 4. Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CFrA., CertDA.Profil ↗ ↗ | Anggota II BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.200.000 / bulan |
| 5. Prof. Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., CA., CSFA., CPA., CMA., CFrA., Ak.Profil ↗ ↗ | Anggota III BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.200.000 / bulan |
| 6. Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., M.Ak, CSFA, CertDA, CGCAE, GRCE, CFrA, CIISA, ChFA, Ak, QIA.Profil ↗ ↗ | Plt Anggota IV BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.200.000 / bulanTarif untuk posisi menurut PP 75/2000; ini penugasan Plt, bukan klaim gaji rangkap bagi satu orang. |
| 7. Dr. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA., CFE., CSFA.Profil ↗ ↗ | Anggota V BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.200.000 / bulan |
| 8. Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA., CSFA.Profil ↗ ↗ | Anggota VI BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.200.000 / bulan |
| 9. Prof. Dr. Slamet Edy Purnomo, M.M., Ak., CA., CSFA.Profil ↗ ↗ | Anggota VII BPK | Nonpartisan · anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik | Rp4.200.000 / bulan |
Tidak ada nama yang cocok dengan pencarian.
Halaman 1 dari 1
ATURAN PENGHASILAN DASAR
Dasar gaji pokok
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 · Pasal 1 huruf a, b, dan d
Tarif gaji pokok eksplisit di PP 75/2000. Model struktur memakai sembilan posisi UU 15/2006; satu nama pada roster resmi tercantum sebagai Anggota I dan Plt Anggota IV.
Tarif: Ketua BPK: Rp5.040.000 / bulan; Wakil Ketua BPK: Rp4.620.000 / bulan; Anggota BPK: Rp4.200.000 / bulan
Buka dasar hukum ↗ ↗Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan · Pasal 4 dan Pasal 23
Menetapkan struktur sembilan anggota dan menyatakan hak keuangan/administratif diatur menurut peraturan perundang-undangan; UU ini bukan sumber nominal gaji pokok pada model.
Buka dasar hukum ↗ ↗Hanya gaji pokok bulanan yang dihitung. Tunjangan jabatan, uang kehormatan, tunjangan keluarga, fasilitas, honorarium, dan pembayaran representasi dikecualikan. Pembahasan tunjangan belum termasuk di versi ini dan akan menjadi bagian terpisah.
TAUTAN PRIMER
Sumber dan catatan verifikasi
Batas data: Roster resmi BPK yang diperiksa 16 Oktober 2026 menampilkan sembilan slot jabatan tetapi Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I sekaligus Plt Anggota IV; delapan nama berbeda yang tampak bukan bukti sembilan orang unik. Grafik memakai sembilan posisi statutori penuh, bukan klaim pembayaran ganda bagi pejabat Plt atau realisasi payroll.