PERWAKILAN · PERMUSYAWARATAN
Perwakilan nasional dan permusyawaratan
MPR beranggotakan DPR dan DPD. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; DPD membawa representasi daerah dengan kewenangan terbatas menurut UUD.
PETA KELEMBAGAAN · BUKAN PIRAMIDA
Delapan organ yang lazim dibahas dalam pendidikan kewarganegaraan—bukan kategori formal tertutup yang ditetapkan UUD. Pilih lembaga untuk melihat peran, sejarah, roster, partai bila relevan, dan gaji pokok.
PERWAKILAN · PERMUSYAWARATAN
MPR beranggotakan DPR dan DPD. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; DPD membawa representasi daerah dengan kewenangan terbatas menurut UUD.
EKSEKUTIF · PEMERINTAHAN
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dibantu satu Wakil Presiden dan para menteri. Ini cabang eksekutif, bukan jenjang di atas semua lembaga.
PEMERIKSAAN · AKUNTABILITAS
BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
KEKUASAAN KEHAKIMAN
MA dan MK memiliki kewenangan berbeda; keduanya bukan atasan satu sama lain. KY mendukung integritas hakim melalui kewenangan etik dan seleksi.
DELAPAN HALAMAN LEMBAGA
732 anggota teoretis dari DPR dan DPD; bukan orang tambahan dalam subtotal.
Lihat struktur & roster →02 / 08580 anggota, 8 fraksi, 84 daerah pemilihan, dan 13 komisi.
Lihat struktur & roster →03 / 08152 anggota dipilih perseorangan; empat dari masing-masing 38 provinsi.
Lihat struktur & roster →04 / 08Satu Presiden dan satu Wakil Presiden; menteri dan penasihat tidak termasuk roster ini.
Lihat struktur & roster →05 / 08Sembilan posisi statutori: 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 7 anggota.
Lihat struktur & roster →06 / 0857 Hakim Agung dan 12 hakim ad hoc tercatat terpisah pada sumber resmi.
Lihat struktur & roster →07 / 08Sembilan Hakim Konstitusi: 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 7 hakim.
Lihat struktur & roster →08 / 08Tujuh anggota, termasuk Ketua dan Wakil Ketua; dibantu Sekretariat Jenderal.
Lihat struktur & roster →MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Untuk periode 2024–2029, alokasi 580 kursi DPR ditambah 152 kursi DPD menghasilkan 732 anggota MPR secara teoretis; angka 732 bukan orang tambahan. Pada grafik gaji pokok, orang dihitung melalui DPR/DPD dan hanya selisih jabatan pimpinan MPR yang ditambahkan.