KENALI INDONESIA · INFORMASI PENGGUNAAN

Syarat & Ketentuan

Pembaruan terakhir:

Halaman ini menjelaskan cara menggunakan informasi pada Kenali Indonesia, bagaimana data dirangkum, dan batasan yang perlu dipahami sebelum mengutipnya.

1. Tujuan dan status situs

Kenali Indonesia adalah proyek edukasi independen untuk membantu publik memahami struktur lembaga negara, pejabat, dan informasi penghasilan dasar. Situs ini bukan situs resmi pemerintah, tidak mewakili lembaga negara, dan tidak memberikan nasihat hukum atau keuangan.

2. Sumber publik dan bantuan AI

Informasi dirangkum dari sumber publik, dengan peraturan dan laman resmi lembaga sebagai rujukan utama. Penyusunan, pengelompokan, dan peringkasan materi dibantu AI. Bantuan AI dapat salah membaca konteks, melewatkan perubahan, atau menghasilkan kekeliruan; rujukan yang ditautkan adalah tempat pemeriksaan utama. Kami tidak menyatakan bahwa setiap ringkasan telah mendapat sertifikasi atau pengesahan lembaga pemerintah.

Saat menggunakan atau mengutip informasi, mohon cantumkan sumber primer yang relevan dan periksa kembali tanggal, status peraturan, dan konteksnya.

3. Tanggal pembaruan dan data yang berubah

Waktu pembaruan pada menu dan bagian bawah menunjukkan waktu pemeriksaan/pembaruan terakhir situs. Susunan pejabat, jumlah anggota yang sedang aktif, dasar hukum, dan keputusan pengangkatan dapat berubah setelah waktu tersebut. Untuk pejabat yang diangkat melalui keputusan individual, berita pelantikan parsial tidak otomatis menjadi daftar lengkap pejabat yang masih aktif.

4. Metode angka gaji pokok

Bagian grafik menjumlahkan komponen gaji pokok yang rumus dan dasar hukumnya ditampilkan. Subtotal saat ini mencakup DPR/DPD dengan hanya selisih pimpinan MPR, MA, BPK, KY, serta Presiden/Wapres. Perhitungan parlemen memakai alokasi kursi penuh; 580 DPR + 152 DPD = 732 anggota MPR, bukan 732 orang tambahan. Grafik bukan total belanja gaji negara atau angka realisasi pembayaran.

Tunjangan, fasilitas, uang kehormatan, dan biaya dinas tidak dimasukkan. Gaji pokok MK tidak dihitung karena nominal spesifik yang berlaku belum dapat dipastikan dari jadwal peraturan yang ditautkan. Untuk penasihat dan pejabat khusus, Perpres menetapkan batas/tingkat paket hak keuangan, bukan nominal gaji pokok tetap per orang. Jika dasar angka atau roster belum pasti, situs menyatakan batasannya alih-alih menebak.

5. Tautan ke situs lain

Tautan eksternal disediakan agar pembaca dapat memeriksa sumber. Situs tujuan memiliki isi, kebijakan privasi, dan ketentuannya masing-masing; Kenali Indonesia tidak mengendalikan atau menjamin isi situs eksternal.

6. Privasi dan penggunaan situs

Situs ini berupa halaman statis dan saat ini tidak menyediakan akun, formulir pengiriman data, atau fitur yang meminta informasi pribadi. Tautan eksternal dapat menerapkan praktik privasi mereka sendiri. Pengguna bertanggung jawab menggunakan informasi secara wajar dan tidak menganggap ringkasan ini sebagai dokumen resmi.

7. Perubahan ketentuan

Ketentuan dapat diperbarui ketika metode, sumber, atau fitur situs berubah. Versi terbaru tersedia pada halaman ini; waktu pembaruan ditampilkan di bagian menu dan bawah halaman.

Kembali ke Kenali Indonesia