ATURAN GAJI POKOK · TANPA TUNJANGAN
Halaman ini memisahkan dasar hukum, tarif jabatan, dan batas data. Angka yang tidak ditemukan secara eksplisit tidak diestimasi.
Pasal 1 menetapkan gaji pokok bulanan sejumlah pimpinan/anggota: Ketua Rp5.040.000; Wakil Ketua Rp4.620.000; Ketua Muda MA Rp4.410.000; anggota DPR/BPK dan Hakim Anggota MA Rp4.200.000. Pasal 2 membedakan uang kehormatan MPR non-DPR dari gaji pokok. Status metadata JDIH BPK tercatat berlaku pada saat pemeriksaan.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Pasal 3 menyamakan gaji pokok Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPD dengan DPR; nominal mengikuti kategori jabatan pada PP 75/2000. Tidak mencakup tunjangan atau uang paket.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Pasal 2 menetapkan formula gaji pokok Presiden 6× dan Wakil Presiden 4× gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden/Wapres. Dengan basis PP 75/2000 Rp5.040.000, hasilnya Rp30.240.000 dan Rp20.160.000 per bulan.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Mengatur kerangka hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota MPR. Uang kehormatan anggota MPR yang bukan anggota DPR adalah komponen berbeda, bukan gaji pokok untuk pie chart.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Pasal 3 menyamakan gaji pokok pimpinan/anggota KY dengan kategori Ketua/Wakil Ketua/Hakim Anggota MA; nominal merujuk kategori PP 75/2000.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Pasal 3–4 membedakan gaji pokok dari tunjangan/fasilitas dan merujuk besaran gaji pokok ke PP lain. Angka Lampiran adalah tunjangan jabatan, bukan gaji pokok. Untuk MK, nominal spesifik pada jadwal yang diperiksa belum terverifikasi.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Memperbarui kerangka gaji pokok hakim pada lingkungan peradilan di bawah MA. Tidak digunakan untuk mengisi tarif Hakim Agung atau Hakim Konstitusi; kedua kelompok tersebut memiliki dasar yang harus dibaca terpisah.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Lampiran menetapkan tunjangan jabatan anggota KY, bukan gaji pokok; pasal penutup mempertahankan PP 62/2009 sepanjang tidak bertentangan. Nilai tunjangan belum dihitung pada versi ini.
Buka naskah / metadata resmi ↗ ↗Peraturan tentang hak atas gaji pokok tidak selalu memuat nominal pada lampirannya. Untuk Mahkamah Konstitusi, nominal spesifik tidak dimasukkan ke grafik sampai jadwal resmi yang berlaku dapat diverifikasi. “Belum diverifikasi” bukan berarti tidak ada hak gaji—hanya berarti model tidak menebak nominal.
Angka pada grafik adalah model kursi/posisi penuh yang dapat dihitung dari aturan primer, bukan daftar pembayaran yang benar-benar dibayarkan pada satu bulan.
Setiap halaman lembaga mengaitkan posisi dan afiliasi yang relevan dengan tarif gaji pokok serta sumber resminya.